Komisi I DPRD Tabanan berharap pemanfaatan lahan untuk jalan tol Mengwi-Gilimanuk dilakukan dengan maksimal. 

Selain itu, pembangunan tol yang melintasi Tabanan tidak menimbulkan masalah terutama soal penentuan lokasi. 

Hal tersebut dilontarkan Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi saat mengadakan pertemuan dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan pada Senin, (7/6). 

Ia menerangkan, sesuai dengan informasi yang diterima pembangunan tol di Tabanan akan melintasi 19 desa sepanjang 35 kilometer. Sepanjang itu akan dilengkapi dengan 2 rest area dan juga disediakan terminal kargonya. 

“Dengan sudah mulai proses proyek tol ini tentunya nanti Tabanan harus memasukkan gambar tol ini di dokumen tata ruang seperti apa saja kawasan pedamping disana harus ditegaskan,” ujarnya. 

Selain itu dia pun mewanti-wanti kepada pemerintah terkait dengan penentuan lokasi tol tersebut, jangan sampai tanah masyarakat yang terdampak digunakan sepotong-sepotong. 

“Jadi harus seluruhnya digunakan tanah masyarakat yang terdampak, kalau terpotong nanti sisa tanah masyarakat tidak bisa dimanfaatkan. Jadi ini harapan kita,” ujar Eka. 

Kader PDIP Tabanan ini pun berharap terkait dengan harga tanah saat proses pembebasan disesuaikan dengan harga saat ini. 

“Tentunya kami mendukung harus ada kajian dari Appraisal tidak hanya dengan kajian NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak). Intinya ganti untung bukan ganti rugi,” tandasnya.

Seperti diketahui di Tabanan untuk pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi ada 19 desa terdampak. Adapun 19 desa yang dilalui tersebut adalah Desa Timpag, Desa Sembung Gede, Desa Batuaji Kecamatan Kerambitan. Desa Riang Gede, Desa Wanasari, Desa Buahan Kecamatan Tabanan. 

Desa Tegal Jadi, Desa Marga Dauh Puri, Desa Marga, Desa Selanbawak, Kecamatan Marga. Desa Selabih, Desa Lalanglinggah, Desa Lumbung, Desa Bengkel Sari, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat. Desa Bajera Utara, Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg. Dan Desa Megati, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur.