Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) perempuan,

terutama di tengah tantangan overkapasitas yang melanda Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Bali. 

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah relokasi Lapas Perempuan Kerobokan ke Desa Antap, Kabupaten Tabanan.

Pramella menjelaskan bahwa pemindahan ini bertujuan untuk memberikan fasilitas yang lebih memadai bagi WBP perempuan, di mana pembangunan fasilitas baru di Tabanan diharapkan dapat mengurangi kepadatan di Lapas Perempuan Kerobokan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pembinaan.

"Relokasi ini merupakan upaya untuk menciptakan ruang yang lebih layak bagi WBP perempuan, dengan fasilitas yang lebih luas dan sesuai dengan standar pembinaan yang lebih efektif," ujar Pramella dalam wawancara eksklusif pada Selasa (12/11).

Pramella menambahkan bahwa dengan fasilitas baru ini, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan berbagai program pembinaan, termasuk pendidikan dan pelatihan yang mendukung reintegrasi sosial bagi WBP perempuan. 

Pemindahan Lapas ini juga diharapkan dapat memperbaiki kondisi fisik dan psikologis WBP perempuan, terutama bagi mereka yang sedang hamil atau menyusui.

Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali, serta berbagai lembaga yang terlibat dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan. 

Ke depan, relokasi Lapas Perempuan Kerobokan di Tabanan diharapkan dapat menjadi model bagi pembinaan yang lebih humanis dan memberikan kesempatan bagi WBP perempuan untuk memperbaiki diri selama masa tahanan.