Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui sejumlah langkah strategis, seperti edukasi, vaksinasi, dan spraying.

Setelah menerima alokasi 170 ribu dosis vaksin PMK untuk tahun 2025, sebanyak 17 ribu dosis telah tiba dan siap digunakan pada Januari 2025. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Bali untuk mempertahankan status zero case PMK sejak Agustus 2022.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada, menyampaikan bahwa Bali pernah menghadapi wabah PMK pada tahun 2022 dengan total 556 ekor sapi yang terinfeksi.

Berkat tindakan cepat, Bali berhasil menuntaskan kasus ini dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat.

"Sejak kasus PMK merebak di beberapa provinsi pada akhir 2024, Bali belum menerima laporan kasus baru dari Kabupaten atau Kota. Namun, kewaspadaan tetap ditingkatkan," ujar Sunada saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Rabu (15/1/2025).

Dalam Rakor yang turut dihadiri Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Agung Suganda, disebutkan bahwa Bali memiliki populasi hewan rentan PMK (HRP) yang cukup besar.

Hingga tahun 2024, populasi sapi mencapai 390.081 ekor, kerbau 796 ekor, kambing 41.498 ekor, dan babi 409.616 ekor.

Pemprov Bali menargetkan vaksinasi untuk 169.700 ekor HRP secara bertahap pada Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, dan September 2025. Hingga akhir Oktober 2024, program vaksinasi tahap VI telah mencakup 23.018 ekor HRP.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menekankan pentingnya vaksinasi sebagai langkah utama mencegah penyebaran PMK.

"Dari alokasi 4 juta dosis vaksin secara nasional, 170 ribu dosis dialokasikan untuk Bali. Vaksinasi harus dipercepat, terutama pada sapi," ungkapnya.

Beberapa kendala dalam penanganan PMK di Bali mencakup: populasi HRP yang dinamis akibat lalu lintas ternak antar pulau, kekhawatiran peternak terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran.

Meski demikian, Agung Suganda optimistis Bali dapat menjadi role model nasional dalam pengendalian PMK. Jika Bali mampu mempertahankan zero case, statusnya sebagai zona hijau dapat segera terwujud.

Pemerintah pusat dan daerah mengimbau peternak untuk aktif mendukung program vaksinasi PMK. Selain mencegah penularan, vaksinasi meningkatkan nilai ekonomi ternak karena menjadi salah satu syarat dalam lalu lintas hewan antar daerah.

Selain PMK, pemerintah juga fokus pada pengendalian rabies di Bali. "Rabies harus bisa kita kendalikan bersama. Bali adalah jendela Indonesia," ujar Agung Suganda.