Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tabanan telah merampungkan rapat pleno data Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di 10 kecamatan yang digelar secara serentak pada Rabu, (7/8). 

Sebelumnya, telah dilakukan rapat pleno serupa di tingkat. Nantinya, DPHP ini akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS). 

"Pleno rakapitulasi akan berlanjut nanti di kabupaten yang akan dilaksanakan oleh KPU Tabanan,” ujar Ketua KPU Tabanan I Wayan Suwirta Kamis, (8/8). 

Selain itu, KPU Tabanan juga akan menggelar pra-rekap yang akan dilakukan pada Jumat, (9/8) dan dilanjutkan dengan pleno rekapitulasi DPHP pada Sabtu, (10/8). “Kami berharap tidak ada banyak persoalan,” ujarnya. 

Selain soal pemutakhiran data, tahapan Pilkada serentak 2024 telah membahas terkait pemasangan alat peraga kampanye atau alat peraga sosialisasi. Ketua KPU Tabanan Wayan Suwirta mengatakan, pihaknya saat ini belum berani membatasi pemasangan alat peraga kampanye mengingat adanya perbedaan aturan dari pusat dan masing-masing kabupaten. 

“Kemudian untuk Zona pemasangan APK dengan adanya beberapa partai politik yang ada di Kabupaten Tabanan membuat kami kesulitan menentukan titik, mengingat titik di suatu lokasi sangat terbatas. Kami berharap kedepan partai politik nanti agar mengurangi pemasangan baliho dan lebih giat melakukan kampanye di sosial media,” ujarnya. 

Sebelumnya, untuk pengamanan Pilkada serentak di KPU Tabanan telah berkoordinasi dengan Polres Tabanan. Pihak kepolisian akan menyiagakan 750 personel kepolisian untuk pegamanan Pilkada serentak 2024 yang juga akan dibantu pengerahan personel dari Polda Bali. 

“Pada 23 Agustus 2024 kami akan melaksanakan gelar pasukan. Kemudian kekuatan pengamanan di Polres Tabanan pertahanan 250 personel dan pemungutan suara sebanyak 520 personil ditambah BKO Polda Bali,” ujar Kapolres Tabanan AKBP Chandra C. Kesuma. 

Selain itu, Chandra C. Kesuma menyebutkan, saat ini masih marak berita hoax. Ia berharap, seluruh stakeholder harus bersatu dalam mengcounter opini sehingga tidak memberikan dampak yang buruk terhadap jalannya tahapan pilkada tahun 2024.