Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali berpartisipasi dalam Diskusi Publik bertajuk Mengakhiri Kekerasan Berbasis Gender: Perspektif Hak atas Air dan Akses Hukum. 

Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali Women Crisis Center (WCC) di Kubu Bali WCC, Banjar Kekeranan, Desa Penatahan, Kabupaten Tabanan.

Dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali diwakili oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Ida Ayu Putu Herawati. 

Hadir pula Asisten III Setda Kabupaten Tabanan, perwakilan Komnas Perempuan, Camat Penebel, Kepala Desa se-Kecamatan Penebel, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Diskusi ini menyoroti pentingnya akses terhadap air bersih sebagai hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender.

Ida Ayu Putu Herawati menekankan bahwa gender bukan sekadar perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga peran sosial yang terbentuk dalam budaya masyarakat.

Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berkeadilan di Bali, terutama melalui sistem subak yang mencerminkan nilai-nilai Tri Hita Karana—harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas. 

Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi pemerataan akses terhadap air bersih dan penguatan peran perempuan dalam pengelolaannya.

Sebagai upaya meningkatkan akses hukum bagi masyarakat, Kanwil Kemenkum Bali mendorong optimalisasi peran Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes) dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait akses air secara kekeluargaan. 

Dalam kesempatan ini, juga diinformasikan mengenai program peningkatan kompetensi paralegal untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat di tingkat desa.

Diskusi publik ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, yang mengatur keberadaan desa adat dan subak sebagai bagian dari sistem hukum daerah. 

Dengan adanya diskusi ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan hak-haknya, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya alam secara berkeadilan dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan.

Kanwil Kemenkum Bali mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini dan berkomitmen untuk terus mendukung upaya edukasi, advokasi, dan peningkatan kesadaran hukum dalam berbagai isu strategis yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial.