Tabanan kembali mencatat prestasi gemilang di tingkat nasional. Dalam hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Kabupaten Tabanan meraih skor tertinggi secara nasional dalam kategori kabupaten dengan capaian 97,97 persen.

Keberhasilan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan sistem evaluasi yang dikembangkan oleh KPK untuk mengukur efektivitas kebijakan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Skor tinggi yang diraih Tabanan menunjukkan bahwa sistem administrasi dan tata kelola pemerintahan telah memenuhi standar tinggi dalam transparansi dan pencegahan praktik korupsi.

Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini.

“Hasil ini bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata dari kerja keras kita bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Transparansi dan integritas menjadi kunci utama dalam memberikan pelayanan publik yang optimal,” ujar Bupati Sanjaya.

Keberhasilan ini melanjutkan tren positif pencapaian MCP Kabupaten Tabanan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, Tabanan mencatat skor 90,82 persen dan masuk dalam tiga besar di Provinsi Bali. 

Kenaikan skor ini membuktikan bahwa strategi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan terus berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam menjaga capaian ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis transparansi serta akuntabilitas.

Beberapa strategi utama yang akan diterapkan antara lain:

• Optimalisasi digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam birokrasi.

• Penguatan sistem pengawasan masyarakat guna memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai prinsip good governance.

• Peningkatan edukasi anti-korupsi bagi ASN dan masyarakat untuk membangun budaya kerja yang lebih transparan dan berintegritas.