Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, menegaskan pentingnya langkah strategis dalam menjaga inflasi daerah agar tetap terkendali.

Hal ini disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali bertajuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Melalui Penguatan Lahan Pangan Berkelanjutan, Pengairan, dan Benih Unggul, yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Senin (17/2).

Dalam sambutannya, Mahendra Jaya menekankan bahwa inflasi harus dijaga dalam rentang target nasional 2,5% ± 1%. 

“Target kita berada pada rentang tersebut, jadi harus dijaga agar tidak melebihi batas. Inilah gunanya kita duduk bersama,” ujarnya. 

Acara ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Bali R. Erwin Soeriadimadja, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Dr. Ferry Irawan, serta berbagai pemangku kepentingan di TPID Bali.

Meskipun inflasi Bali lebih tinggi dibandingkan nasional, yakni 2,41% (yoy) berbanding 0,76% (yoy), Mahendra Jaya menilai angka ini masih dalam kategori moderat dan mencerminkan aktivitas ekonomi yang sehat.

“Ini menunjukkan daya beli masyarakat yang tetap baik, dengan pertumbuhan ekonomi Bali pada 2024 mencapai 5,48%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,03%,” tambahnya.

Faktor utama penyebab inflasi di Bali meliputi cuaca ekstrem yang menghambat produksi dan distribusi pangan, kenaikan harga BBM, kebijakan distribusi gas elpiji 3 kg, serta kenaikan harga komoditas global seperti Crude Palm Oil (CPO) dan emas. 

Selain itu, meningkatnya permintaan canang sari dan sembako menjelang hari raya turut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Dalam pertemuan ini, disepakati tiga langkah strategis untuk menjaga inflasi tetap stabil pada 2025:

1. Menjaga inflasi dalam kisaran 2,5% ± 1% guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Mengendalikan inflasi komponen Volatile Food (VF) di kisaran 3,5–5,0% agar fluktuasi harga pangan tetap terkendali.

3. Memperkuat koordinasi pusat dan daerah, dengan menetapkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025–2027.

Kepala Perwakilan BI Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menekankan bahwa sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di Bali, dengan angka mencapai 8,36%.

“Kita tetap harus mewaspadai tekanan inflasi ke depan, terutama dari sektor hortikultura yang mengalami kenaikan harga,” ujarnya.

Selain inflasi, tantangan lain yang dihadapi Bali adalah berkurangnya luas lahan sawah, yang berdampak pada penurunan produksi pangan.

Oleh karena itu, Pj. Gubernur Bali mengajak semua pihak untuk memperkuat sektor pertanian dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan di Bali.

“Kita harus memastikan suplai pangan tetap terjaga agar harga tidak melonjak,” katanya.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Dr. Ferry Irawan, menegaskan bahwa Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPP) akan terus dilanjutkan pada 2025. 

“Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan memastikan ketahanan pangan di seluruh Indonesia, termasuk di Bali,” pungkasnya.