Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali, Wahyu Eka Putra, bersama Tim Reformasi Birokrasi Kanwil Kemenkumham Bali mengikuti Kick Off Meeting Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (Monev RKT RB) Triwulan I Tahun 2025 secara daring pada Selasa (11/03/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkum dan diikuti oleh seluruh jajaran Unit Pusat, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis.

Inspektur Jenderal Kemenkum, Reinhard Silitonga, menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi menjadi bagian penting dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ketujuh yang berfokus pada penguatan hukum, politik, dan birokrasi.

“Pelayanan publik harus semakin responsif dengan inovasi digital untuk mempercepat proses layanan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit,” ujar Reinhard.

Dalam arahannya, Reinhard menekankan tiga poin utama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenkum:

1. Laporan triwulanan tepat waktu – Seluruh unit kerja wajib menyampaikan laporan sesuai dengan timeline yang ditetapkan.

2. Komitmen pimpinan – Setiap pimpinan harus mengawal dan memastikan implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi berjalan berkelanjutan.

3. Pengawasan berjenjang – Mekanisme kontrol berlapis untuk memastikan efektivitas Reformasi Birokrasi di seluruh tingkatan.

Dengan menerapkan ketiga poin tersebut, Reinhard optimis bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham pada tahun 2025 akan meningkat secara signifikan.

Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra, menegaskan kesiapan jajarannya dalam meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi melalui berbagai layanan berbasis digital.

“Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan guna meningkatkan kepercayaan publik,” ujar Wahyu Eka Putra.

Melalui partisipasi dalam Monev RKT RB Triwulan I 2025, Kanwil Kemenkum Bali berupaya mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang modern.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.